Kartu vs Surat

Terkadang perbedaan itu disadari bersama , tapi…..

Sebuah kesepahamanan turun temurun bisa menghasilkan suatu kata atau istilah yang memiliki arti atau bentuk nyata yang bertolak belakang dengan keberadaan kata atau istilah itu sendiri.

“Ah masa sih, teori apa itu?”

“Ih bukan teori, tetapi kenyataan lho”

“Asal ceplak aja, mana bukti istilahnya?” Tantangan untuk beradu pembuktian menghasilkan semangat untuk menggali lebih banyak tentang istilah, arti kata dan makna harfiah sebuah kata atau istilah, yaitu :

Kartu & Surat

“????..?”

“Nggak usah bingung, yuk kita bahas atu-atu”

Pertama tentang kata KARTU, berdasarkan kbbi.web.id adalah (noun)
Kertas besar berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis). Trus klo versi bahasa inggrisnya (sumber : google dictionary) ada 2 pengertian yaitu :
1. a piece of thick, stiff paper or thin pasteboard, in particular one used for writing or printing on. (selembar kertas tebal atau kaku atau papan tulis tipis, khususnya yang digunakan untuk menulis atau mencetak)
2. a small rectangular piece of plastic issued by a bank, containing personal data in a machine-readable form and used chiefly to obtain cash or credit. (sepotong kecil persegi plastik yang dikeluarkan oleh bank, berisi data pribadi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin dan digunakan terutama untuk mendapatkan uang tunai atau kredit).

Nah klo baca pengertian yang versi bahasa inggris ada benernya juga jikalau kartu itu tidak hanya berbentuk kecil tapi dalam bentuk selembar kertas. Meskipun kenyataannya secara umum pasti sepakat bahwa kartu itu bentuknya kecil sementara untuk selembar lebih cocok disebut surat…

“Bener nggak bro?”

“Benerrr!!!”

Kenyataannya kontradiktif lho…
Coba telaah Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

“Kartu Keluarga itu bentuknya selembar kertas sementara SIM itu bentuknya kartu… bener khan?”

…..emmmh….

“Bener jugaa”

***

Tapi yang lain bener ah, KTP, Kartu BPJS, Kartu Kredit, Kartu ATM… berarti Kartu Keluarga aja sama SIM yang missleuk (beda sendiri).

“Jadi moo diusulin ke pihak berwenang buat ngecilin Kartu Keluarga dan SIM digede-in jadi selembar kertas?”

“….emmmmh….”

“Nggak usah, biarin jadi wacana dan hiburan semata. Lha wong everything it is Ok… lumayan buat hiburan plus jadi bahan tulisan blog dengan tema ‘iseng’, hatur nuhun” (AKW).

Peran Provinsi dlm Pembangunan Sanitasi

Peran Provinsi dalam pembangunan Sanitasi berdasarkan Surat Edaran Mendagri terbaru

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ Tentang Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2015-2019 di Daerah tanggal 19 Desember 2017 menjadi pedoman terbaru dalam pembangunan sanitasi di daerah.

Poin penting tugas pemerintah provinsi untuk bidang sanitasi melalui Pokja AMPL/Sanitasi adalah :

Pertama, Koordinasi yaitu mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, Advokasi yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi.

Ketiga, Advisory yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan Gubernur dan DPRD dan pokja AMPL/ Sanitasi atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

Keempat, Fasilitasi yaitu membantu gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program PPSP baik kepada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan.

Kelima, Supervisi yaitu membantu Gubernur melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program serta kegiatan PPSP sesuai tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif.

Keenam, Singkronisasi yaitu membantu Gubernur dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP antar dan antara kabupaten/kota dalam provinsi sesuai dengan tujuan dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.