Kopi Korpri.

Ngopay sambil berseragam..

Photo : Sajian kopi Gununghalu berlatar seragam korpri / dokpri.

CIMAHI, akwnulis.com. Selamat jam seginih saudaraku pembaca blog ini, jangan merasa terganggu dengan kiriman link ini. Dijamin Ori tanpa Hoax… heuheuheu, dan sesuai tuntunan agama, maka ‘Iqra‘ atau bacalah…. Klo moo komen… itu lebih bagus, semoga nambah pahala.. Amiin.

Jangan terjebak dengan judul serta gambar dan langsung berpersepsi berbeda, maksud judul disinipun bukan mengkotak-kotakkan kopi menjadi milik ASN/PNS yang berseragam korpri di tanggal 17 setiap bulan ataupun tanggal lain yang menjadi hari besar nasional. Tapi momen kebetulan dikala memasuki sebuah cafe, berniat meng-kopay, ternyata banyak juga para pegawai berseragam korpri yang datang ke kafe ini karena baru saja bubar dari acara yang dihadiri Gubernur Jabar, Kang Emil.

Ceritanya….Gubernur Jabar dalam pengarahannya kepada pada Pejabat Eselon II dan III atau sekarang lebih panjang sebutannya yaitu Pejabat Jabatan Tinggi Pratama dan Pejabat Admintrator di lingkungan Pemprov Jabar menekankan bahwa :

Pertama, Jabatan itu sementara, jadi harus siap berpindah, bermutasi… eh bukan mutan ya.. tapi berpindah ke jabatan lain dengan berbagai instrumen penilaian yang ada… atau malah lepas jabatan karena sesuatu hal.

Kedua, Penilaian bagi ASN (aparatur sipil negara) ditentukan berdasarkan 3K, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja.

Ketiga, ASN yang diharapkan adalah memegang 3 hal penting yaitu Integritas, Melayani dengan hati dan Profesionalisme.

Photo : ASN lagi antri pesen kopi / dokpri.

Penekanan yang lebih penting adalah bagaimana seluruh ASN di Jawa barat bisa mengawal dan mewujudkan janji kampanye Gubernur-Wagub Jabar periode 2018-2023 dalam bentuk kegiatan kongkrit implementatif (…….tentu tetap harus berpegang pada regulasi)…. Jangan sampai.. awalnya desainnya kuda… eh di akhir jadi Kuya (kura-kura).. jauh bangeet khaan?..😜😜😜

Halah eung jadi serius beginih… tapi itulah beberapa penekanan dari pak bos, Kang Emil… yuk ah ngopay dulu
.. srupuuuut… sruputtttt.. eh srupuuuttt… puttt.

Kok tahu siih tentang arahan gubernur, nguping yach?”

Sebuah pertanyaan yang tidak usah dijawab ah, senyumin ajaaa….

Srupuuut…..

Sajian kopi arabica Gununghalu dengan manual brew v60 rasa lengkap after taste berry-nya… nikmat penuh sensasi, body mediumnya membuat familiar di lidah… nikmaat. Perbandingan 1:15 dan panas 90° celcius (kata sang barista), cukup berhasil mengekstraksi bean gununghalu ini sehingga tersaji rasa khas kopi arabica java preanger…. yummy.

Gitu ceritanya kopi korpri hari ini, oh iya lokasi ngopaynya di dekat tempat acara yaitu di Kabuci 372 Coffee, Jl. Kolonel Masturi, Cimahi Utara Kota Cimahi. Wassalam (AKW).

Indeks Reformasi Birokrasi

Sebuah catatan tentang Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Barat.

BANDUNG, Akwnulis.com. Hari ini tidak ada demonstrasi di depan kantor yang senantiasa berhasil memecah konsentrasi. Baca Mau Menulis Indeks RB. Segera sebelum briefing dimulai, ngetik di note smartphone tentang IRB, Indeks Reformasi Birokrasi

Dasar hukumnya :

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Membangun Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015 Tentang Roadmap RB 2015-2019.

Trus di level pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dibuat beberapa regulasi turunannya hingga yang terakhir yaitu :

Keputusan Gubernur Jawa Barat No 060.05/kep.896-Org/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur No 060.05/Kep.949-org/2016 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 4 september 2018.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi :
1. Manajemen perubahan
2. Penataan perUUan
3. Penataan penguatan Organisasi
4. Penguatan Tata laksana
5. Penataan SDM aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu :
1. Birokrasi yg bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yg efektif dan efisien
3. Birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

***

Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintah yang dikenal dengan IRB yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang sekaligus juga menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) dari beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama di Sekretariat Daerah yang memiliki tupoksi sebagai Auxualiry staf dimana IRB ini bersumber dari 5 penilaian komponen hasil :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK).
2. Nilai Kapasitas Organisasi.
3. Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi).
4. Nilai Opini BPK.
5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.

***

Dari 5 komponen penilaian IRB tersebut tentunya bikin penasaran, monggo ini penjelasan singkatnya ;

Pertama, Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK) adalah sebuah perhitungan yang mengaitkan antara Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh APBD sejalan atau ngefek kepada Visi & Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), atau lebih simple-nya : duit APBD nyambung nggak dengan Pelaksanaan Visi & Misi pembangunan daerah. Provinsi Jawa Barat sudah lebih dari 80% nilai ini sehingga mendapat peringkat BB.

Kedua, Nilai Kapasitas Organisasi. Ini sedang dilakukan bersama pihak Lembaga Administrasi Negara RI melalui bidang KANIGARA yang diawali dengan survey kepada para pejabat struktural, jadi masih berproses. Tunggu yaa hasilnya.

Ketiga, Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi). Ini adalah penilaian independen dari lembaga eksternal baik KPK ataupun lembaga internasional dengan indikator tertentu. Tetapi sangat erat kaitannya dengan perilaku koruptif tidak hanya di lingkup Provinsi Jawa Barat juga termasuk di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Keempat, Nilai Opini BPK. Kalo nilai ini Pemprov Jawa Barat berbangga hati karena mampu mempertahankan 6 tahun berturut-turut mendapatkan opini BPK sebagai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pettahankannnn..

Kelima, Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Ini adalah penilaian eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman. Tentu dengan metode dan indikator tertentu yang langsung survey ke masyarakat. Meskipun hasilnya berpotensi bias karena ketidakfahaman responden antara pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah provinsi dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

***

Catatan kegiatan Diseminasi Awal Kajian Survey Kapasitas Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 11 Oktober 2018 di Bandung. (AKW).

ÉsKaPé

Saripati Sosialisasi SKP 2018, semoga bisa menambah pemahaman dan kurangi kebingungan.

Assalamualaikum Wr Wbr, Selamat wayah kieu….

Photo : Ilustrasi kesibukan ASN Pemprov Jabar dalam salah satu rapat di Gd Sate/ Dokpri.

Jangan terjebak dengan judul guys. Ini bukan jenis minuman dingin dengan bahan dasar es, tapi sebuah aplikasi unik hasil karya pemikiran dan kontemplasi anak manusia yang di inisiasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebuah langkah maju untuk menjembatani regulasi yang terbit yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dimana merevolusi tata cara penilaian kinerja PNs versi DP3 yang harus terus naik setiap tahunnya. Dengan regulasi ini secara garis besar terdapat 2 hal besar yang berubah, pertama dari sisi format dan kedua dari sisi mindset.

Format penilaian terbagi menjadi 60% Sasaran Kinerja Pegawai termasuk Tugas Tambahan dan Kreatifitas lalu 40%nya adalah perilaku kerja diantaranya absensi kehadiran apel pagi, Pengajian dan shubuh bersama (khusus pejabat struktural) dari sisi kriteria Disiplin, kriteria Kerjasama, Kriteria Kepemimpinan, Kriteria Orientasi Pelayanan, Kriteria Integritas dan Kriteria Komitmen.

Penjabaran PP 46/2011 adalah Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Jabar dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jabar mengatur hal serupa…

Mengapa si Eskapé menjadi sangat penting?.. penting bingit untuk PNS atau ASN Pemprov Jabar dan ASN lainnya karena berhubungan sangat erat dengan tunjangan daerah yang diterima di luar gaji. Hitungan SKP ini yang menjadi dasar perhitungan berapa tunjangan daerah yang diterima, atau yang dikenal dengan TPP, Tunjangan Perbaikan Penghasilan.. brarti penghasilan belum baik ya hehehehe. Tapi istilah lain disebut dengan Tukin atau tunjangan kinerja.

Nah…. klo sadar tentang hajat hidup pribadi maka adanya aplikasi SKP online ini adalah tools bagi pada ASN Pemprov Jabar untuk melaporkan kinerjanya sesuai dengan konsep selp.. eh self assesment, alias isi dan nilai kinerja sendiri oleh diri sendiri, ajuin ke atasan. Klo ACC atasan maka meluncur otomatis ke Admin di Badan Kepegawaian Daerah untuk di verifikasi dan di proses hingga keluaranya adalah rekap per orang ya ng disampaikan ke BPKAD terkait persiapan pencairan tunjangan. Gampang Khan?…..

Ngomong-ngomong ACC, tau nggak singKatannya?….

Kami mah taunya klo di kertas disposisi atawa memo dunungan/bos ditulisnya ‘Acc‘ berarti oke dan setuju, pasti hepi tuh bawaannya. Tapi dari penerawangan ilmu cocokologi regional wilayah priangan, maka ACC itu singkatan dari ‘Aing Cepakatt Cepakaaat!!”

Hampura maksa lur….

Sebenernya itu terjemahan dari bahasa belanda dan bahasa inggris. Bahasa belandanya ‘accord‘ atau akur atau sepakat, dan bahasa inggris dari kata ‘Accepted‘ yang artinya diterima. Versi bahasa latin juga ada, yaitu dari kata “accedere‘ yang berarti juga menyetujui*).

Kembali ke cerita awal tentang aplikasi SKP, maka nasehat buat diri sendiri dan saudara saudari ASN Pemprov Jabar :

Yuk mulai sekarang belajar melaporkan secara rutin sesuai jadwal yang tertera di Website dan yang lebih penting adalah melaporkan sendiri, sekali lagi MELAPORKAN SENDIRI terutama pejabat struktural ya punya kewajiban menilai bawahannya. Untuk sekarang, dua waktu pengisian SKp via onlen yang wajib di ketahui dan dipedomani, yakni :
1. Tgl 1 – 10 jadwal pengisian SKP Online.
2. Tgl 1 -12 jadwal penilaian atasan

Jadwal selanjutnya proses, ada jg mekanisme banding dan keberatan serta revisi hingga akhirnya tuntas sesuai harapan.

Mengapa menjadi penting untuk mengisi olangan?

Karena dengan pola SKP ini kita secara objektif dapat melakukan pelaporan aktivitas kita apa adanya.

Karena secara objektif dapat menilai kinerja anak buah dari berbagai sisi, baik berupa prestasi kerja juga perilakunya, seperti disiplin, kepemimpinan untuk kaderisasi, dedikasi, integritas yang dapat dituangkan secara angka serta berakibat langsung terhadap nominal tunjangan yang akan diterima. Akan dapat dibedakan mana staf yang rajin dan mana yang malas, mana yang berjiwa kepemimpinan dan mana yang jiwa bawahan wae.

Serta sebagai pejabat struktural bisa menolak ajuan pelaporan online jika dirasa tidak sesuai dengan kenyataan. Otomatis anak buah harus memperbaiki ajuan tersebut.

Karena satu hal yang prinsip, bahwa bekerja itu bagian dari ibadah kita. Termasuk melaporkan kinerja pribadi plus menilai bawahan secara objektif. Sehingga tunjangan yang kita terima setiap bulan adalah rejeki yang penuh keberkahan. Amiiin Yaa Robbal Alamiin.

Buat yang pengen tau aplikasi pelaporan kinerja secara online atau yang mudah lupa tinggal ketik aja skp.jabarprov.go.id dan ikuti petunjuknya.

Cara masuknya tinggal ketik NIP dan password kita, klik… beres dech.

Gampang atau susah?

Itu kembali ke niat kita, jikalau mau belajar dan mau mengikuti petunjuk, sangat mudah menggunakan aplikasi SKP ini hanya saja perlu punya modem internet khusus supaya tidak terganggu pada saat input data.

Udah ah, gitu dulu ya. Selamat beristirahat. Wassalam. (AKW).

*)gustaafkusno dlm kompasiana.com