Bahas KEK di Bogor Icon

Bergerak dan bekerja sambil mencoba merangkai kata. Jangan bertanya kenapa masih banyak kurangnya, tetapi bacalah dengan seksama dan ‘japri’ kalau ada yang tak tepat menyentuh asa.

Photo : Tamanhijau depan ruang rapat / dokpri.

Kala mentari baru beranjak menyinari hari, kami susah melesat menyusuri jalan bebas hambatan berbayar Cipularang – Cikampek – Cikunir JORR – Jagorawi – Lingkar luar bogor sehingga total 4 ruas tol yang dilewati, alhamdulillah perjalanan lancar sehingga waktu 2;5 jam sudah mendekati tempat tujuan sesuai yang tertera di Undangan.

Tak ingin berbasa-basi dan tak suka berujar harap, tetapi sebuah usaha menangkap kata meskipun berjuta makna untuk dipintal menjadi cerita yang bisa berguna bagi yang suka ataupun memang demi pelaporan semata.

Yup, rapat inipun adalah suatu wujud komitmen bersama antara pihak pemerintah baik Kementerian Pariwisata, Kemenko Perekonomian, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Pangandaran dan Sukabumi untuk mendorong Badan Usaha yang menjadi Pengusul Kawasan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Photo : Suasana Rapat FGD / Dokpri.

Telah berpuluh rapat beraneka diskusi yang dijalani tetapi tak ada kata menyerah menghadapi semua hambatan dan halangan yang ada justru menjadi lecutan untuk mampu lewati semua tantangan dengan cara bergandengan tangan bahu-membahu tanpa terganggu ego sektoral untuk wujudkan harapan bersama.

Berikut tersaji catatan hasil rapat pembahasannya, semoga bisa memberi secercah manfaat baik secara administratif juga mungkin melengkapi konten untuk raih hasil yang kompetitif.

Haturan….

Assalamualaikum Wr Wbr.
Laporan kegiatan Acara Forum FGD Penguatan Kemitraan Jejaring Kawasan Terpadu & Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Kementerian Pariwisata, di Bogor Icon Hotel, Selasa 05 Desember 2017 sbb :

I. Rapat dimulai oleh Pa Burhan Kemenpar lalu dipandu oleh Pa Azwir selaku Ketua Tim Percepatan KEK Kemenpar dihadiri oleh Pa Arifin KabiroSPIBUMD, SahliEkbang, KabiroDalbang & KabiroProdi Setda Prov Jabar. Direktur Badan Usaha Pengusul KEK di Jabar, Pemkab dan Tim Perintis KEK Prov Jabar.
Prof DJP selaku Ketua Tim Perintis Pembangunan KEK Provinsi Jawa barat datang menyusul.

II. Acara dimulai dengan paparan dari 4 Pimpinan Badan Usaha Pengusul :
a. Pa Anggoro Dirut KCIC
b. Pa Dani Direktur PT. Bintang Raya Lokalestari – Geopark Sukabumi.
c. Pa Abi Direktur PT PMB Pangandaran.
d. Pa Virda Dirut PT BIJB.
disela acara tersebut dilaksanakan Prosesi penandatanganan Kerjasama antara PT. Bintang Raya Lokalestari – Geopark Sukabumi dg PT PGN (Perusahaan Gas Negara) dlm rangka dukungan investasi pembangunan dan pengembangan KEK di Kabupaten Sukabumi.

Photo : Refleksi gaya kebersamaan / Dokpri.

III. Kesimpulan FGD Penguatan Kemitraan Jejaring Kawasan Terpadu adalah :

A. Pak Arifin :
1. Pembagian tugas yang jelas antara tugas teknis adminstrasi, fungsi eksekusi & Substansi di pemkapb dan pemprov Jabar.
2. Mekanisme pengusulan sesuai regulasi dan dokumen administrasi segera dilengkapi seperti berita acara verifikasi di level kabupaten dan selanjutnya dikirimkan ke gubernur dengan surat pengantar bupati untuk diverifikasi di level provinsi, baru gubernur membuat surat pengajuan usulan KEK ke Dewan Nasional KEK.
3. Tambahan 1 slide tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi di jabar dengan adanya KEK untuk segera dilaporkan ke Tim Perumus.
4. Perlu simulasi final dengan Badan Usaha Pengusul sebelum pertemuan Gubernur dengan Menpar tgl 14 Desember 2017.

Photo : Menu maksi (sebagian) / Dokpri.

B. Pa DJP :
1. Kesimpulan hasil pertemuan tgl 23-24 Nopember 2017 dari 6 vadan usaha pengusul dikategorikan Berdasarkan kelengkapan perrsyaratan adalah KEK Pangandaran dan KEK Cikidang Gepark Sukabumi disebut Batch I dan KEK Walini KCIC dan KEK Kertajati BIJB adalah Batch II dan sisanya KEK Jatigede Sumedang & Purwakarta kemungkinan mundur karena tidak bisa melengkapi persyaratan.

2. Selain syarat normatif yg tercantum pd PP 2/2011 & Permenko BidEko No 07/2011 juga ada surat pernyataan dari Direksi Badan Usaha Pengusul bahwa dokumen yang diajukan adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan serta status lahan yang diajukan tidak sedang bersengketa juga sah legalitasnya.

3. Bertanggungjawab secara eksekusi & substansi usulan dan teknis administratif berdasarkan regulasi adalah AsdaEkbang & KabiroSPIBUMD.

C. Pa Buchori, Sekretariat Dewan Nasional KEK :
1. Beberapa isu penting dlm usulan KEK : Ketersediaan Air sehingga AMDAL harus ada, Pemerataan Ekonomi, Kepastian Luas Lahan, komitmen Investor dan pembuatan tabel untuk memudahkan monitoring & evaluasi.

2. Untuk BIJB secara konsep rencana bisnis sudah dinilai OK oleh Wakil Ketua Sekretariat Dewan Nasional KEK tetapi ketersediaan lahan tetap menjadi syarat utama. Jikalau belum dimiliki bisa saja dikuasai dengan kerjasama yang mengikat dan janfka waktu yg jelas seperti dengan pihak Perhutani.

3. Sepakat dengan ide adanya panduan yang jelas dan penyajian usulan proposal KEK dari Dewan Nasional KEK, tetapi untuk saat ini masih informal dimana tahapan usulan KEK ini berproses di Tim Kecil DNKEK, level Eselon I Kementerian hingga mengerucut di Sidang Dewan Nasional KEK.

4. Hal penting dalam usulan KEK ini adalah terkait Devisa negara yang bisa dioptimalkan.

5. Top of mine dari tiap usulan KEK harus diterjemahkan dalam bentuk angka-angka yang rasional seperti laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita.

D. Pa Azwir :
1. Lahan yang diajukan harus clear & clean, pengusul yang jelas dan dukungan penuh pemerintah daerah.

2. Tindak lanjut dari akselerasi usukan KEK ini akan ada pertemuan dengan Menteri Pariwisata. Surat undangan pertemuan Pak Menpar dengan Gub jabar, Gub jatim, Gub babel, Gub Sumbar pd tgl 14 Desember pukul16.00 wib sd 18.00 akan dibuat oleh kementerian Pariwisata.

3. Gubernur diharapkan hadir dengan para bupati pengusul KEK serta para mitra calon investor yang akan berinvestasi di area KEK.

4. Mari kita dukung penuh Usulan KEK dari 4 badan usaha pengusul sehingga momen berharga ini dapat menjadi sejarah khususnya terwudnya KEK Walini dan Kertajati yang akan mengubah konstalasi ekonomi di Jabar.

Photo : Rada Eksis dikit / Dokpri.

Demikian laporan dan info kami, semoga KEK di Provinsi Jawa Barat dapat segera terwujud. Wassalam. (Akw).

KEK – Usulan dari Badan Usaha

Belajar memahami tentang prasarat pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone).

Asswrwbr.

Sekarang nulis yang serius ah, berpadu antara suka dengan kerjaan. Meskipun bukan tugas utama tapi khan nggak berat bawa-bawa ilmu mah. Tinggal save di belahan otak da gunakan disaat diperlukan. Gitu aja kok repott…. eit ternyata yang repot itu niat dan waktu untuk baca regulasinyanya, plus yang lebih menantang adalah memahaminya.

Photo : Susana Seminar tentang Kawasan Industri & SEZ / Dokpri.

Tapi patut dicoba khaaan….. akhirnya PP 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEKpun di print setelah beberapa bulan terdiam dalam bentuk file di folder laptop tersayang. Alasan di print ya itu tadi…. supaya puas dan (semoga) paham dengan cara dicoret2. Khan ga elok juga jikalau layar smartphone ini dicoret2 hingga penuh goresan.

Mencoba ngebolak balik nih PP, maka didapet kesimpulan awal bahwa dari 7 Bab dan 55 pasal ini terbagi menjadi 5 bagian besar penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ini yaitu :
1. Pengusulan
2. Penetapan
3. Pembangunan
4. Pengelolaan, dan
5. Evaluasi Pengelolaan.

Porsi terbesar hingga 43,4% atau 23 pasal adalah yang mengatur tentang Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus baru disusul tentang pembangunan KEK 12 pasal (22,6%) dan sisanya bab lainnya.

Simpulan awal berarti memang proses awal usulan yang banyak ragam aneka cerita, diantaranya adalah calon pengusul yang terdiri dari 4 pihak yaitu Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian. Belum lagi klo wilayah yang diusulkan untuk menjadi KEK ini lintas beberapa kabupaten/kota, beda lagi mekanisme dan persyaratannya.

Tapi jangan khawatir, yuk kita pelajari pelan-pelan. Baca… klo nggak ngarti… baca ulang.. baca ulang, eh kagak ngarti juga ya udah rehat dulu sambil sruput kopi item tanpa gula, moo robusta ataupun arabica yang penting halal. Trus berdoa supaya dibukakan kemudahan belajar dan memahami apa yang ingin kita tahu,… trus ya baca lagi bro.

Sekarang moo bahas tentang pengusulan menjadi Kawasan Ekonomi khusus oleh Badan Usaha, cekidot…

Dasar hukumnya Pasal 12 butir 2 PP 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK. Disini disebutkan beraneka syarat manakala badan usaha mengusulkannya, yaitu :

1. Surat Kuasa Otoritas, jika pengusul Konsorsium.
2. Akta Pendirian Badan Usaha.
3. Profil keuangan 3 tahun terakhir audited. Atau kalau perusahaan baru, profil keuangan 3 tahun terakhir dari Pemegang Saham audited. Kecuali, BUMN & BUMD.
4. Persetujuan dari Pemkab/Pemkota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan.
5. Surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas minimal 30% dari nilai investasi yang diusulkan.
6. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan. Minimal : 1) Rencana, 2) Sumber Pembiayaan dan 3) Jadwal Pembangunan KEK.
7. Peta detail lokasi pengembangan KEK yang diusulkan, serta luas area yang diusulkan.
8. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi.
9. Study Kelayakan Ekonomi & Finansial.
10. Analisis Dampak lingkungan hidup yang sesuai perUUan.
11. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK & Renstra Pengembangan KEK.
12. Izin Lokasi.
13. Rekomendasi dari Otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya.
14. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan & pengelolaan KEK.

Ditambah dengan :
1. Formulir usulan (Kelengkapan ini Mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor Per-07/M.Ekon/10/ 2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan KEK)
2. Komitmen dukungan Pemerintah daerah berupa Nota Kesepahaman antara Kepada Daerah dengan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan finansial, insentif dan keringanan pajak serta kemudahan perijinan dan kemudahan lainnya. Persyaratan ini mengacu kepada pasal 13 Butir 4 PP 2 Tahun 2011.

Itu dulu yach. Selain syarat usulan tentu mekanisme usulan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus adalah hal yang penting dalam bab usulan ini. Tapi sabar yaa, soalnya hari minggu itu jadwal tetap ngasuh anak sholehah nich, yang nggak mau lepas dari ayahnya sambil curi-curi sempat ngetik di notepad tentang KEK ini.

Ntar dilanjut yaa, Wassalam. (Akw)