Penjelasan Singkat Dokumen Usulan KEK

Bagi yang pengen tau secara umum dokumen usulan KEK, boleh baca-baca dan pedomani.

BANDUNG, akwnulis.com. yang disajikan pada tulisan kali ini tentang ‘Penjelasan singkat dokumen pengusulan KEK’, meskipun nggak singkat-singkat amat. Malah terasa panjang lho.

Trus ini mayoritas copas dari Permenko Perekonomian Nomor 7/2011. Kelebihannya adalah ini ditulis ulang oleh dua jempolku, demi menjaga originalitas marwah blog yang sedang dibangun ini… ahaay.

Monggo diaos…..

‘Penjelasan singkat dokumen pengusulan KEK’

1. Formulir
Formulir menggunakan format sebagaimana diatur dalam pedoman ini yang memuat antara lain : identitas pengusul dan KEK yang diusulkan, dukungan pemerintah daerah, lokasi, tata ruang, rencana pengembangan KEK, dan potensi investor.
Formulir diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani oleh pengusul yang direkatkan materai secukupnya.

2. Surat kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium)
Surat kuasa otorisasi mengacu kepada format yang ditetapkan dalam pedoman ini yang memuat antara lain : identitas para anggota konsorsium, kesepakatan untuk mengusulkan KEK, rencana penunjukan Badan Usaha serta hak dan kewajiban penerima kuasa konsorsium.
Surat kuasa otorisasi diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium pengusul yang direkatkan materai secukupnya.

3. Akta pendirian Badan Usaha.
Fotocopi Akta pendirian Badan Usaha yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

4. Profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit.
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal perusahaan baru maka profil keuangan 3 tahun terakhir dari para para pemegang saham yang sudah diaudit KECUALI untuk BUMN dan BUMD.
Dalam hal pengusul merupakan konsorsium, maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit dari masing-masing anggota konsorsium.

5. Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Badan Usaha dengan menyertakan :
a. Pernyataan lokasi KEK telah sesuai dengan RTRW kabupaten/kota yang disertai dengan Perda yang ditetapkan. Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan lintas kabupaten/kota maka lokasi yang diusulkan tersebut harus sesuai dengan RTRW masing-masung Kabupaten/kota yang disertai dengan Perda. Dalam hal Perda masih dalam proses penyesuaian, pernyataan dilampiri peraetujuan substansi dari Badan Kordinasi Penataan Ruang Nasional.

b. Komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

6. Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% dari nilai investasi pengembangan KEK yang diusulkan.
Surat pernyataan memuat antara lain : modal perusahaan (baik berupa kas, simpanan, tanah dan bangunan atau barang bergerak lainnya), surat pernyataan diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani pengusul yang direkatkan materai secukupnya.

7. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan.
Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK.
a. Rencana meliputi kegiatan yang akan dikembangkan, tahapa pembangunan, zonasi kawasan, pembangunan infrastruktur.
b. Sumber pembiayaan harus mencantumkan rencana pembiayaan dan jadwal pengeluaran dana.
c. Jadwal pembangunan KEK, yang meliputi : pembebasan lahan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Pembangunan KEK harus siap beroperasi dalam waktu 3 tahun setelah penetapan KEK.

8. Peta detail lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan.
a. Peta yang dapat menunjukan akses menuju lokasi pengembangan dalam ukuran A3.
b. Peta topograpi (dikeluarkan oleh Bakosurtanal), delineasi kawasan, serta mencantumkan skala dan luas kawasan.

9. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi peraturan zonasi.
a. Lokasi yang diusulkan untuk KEK telah memuat rencana zonasi.
b. Rencana pengaturan terhadap karakteristik masing-masing zona.

10. Studi kelayakan ekonomi dan keuangan.
a) Studi kelayakan ekonomi.
Studi kelayakan ekonomi memberikan informasi tentang analisis biaya dan manfaat dengan dan tanpa adanya pengembangan KEK.
Komponen analisis biaya langsung dan tidak langsung terdiri dari :
1) Biaya Pra Investasi
2) Biaya pengadaan tanah
3) Biaya pembangunan
4) Biaya operasi dan pemeliharaan
5) biaya yang ditampung pemerintah.

Komponen analisis manfaat langsung dan tidak langsung dengan dan tanpa adanya KEK.
1) Peningkatan Pendapatan Nasional & Regional
2) Penambahan atau penghematan devisa
3) Penambahan lapangan pekerjaan
4) Penambahan pendapatan pajak

b) Studi kelayakan keuangan.
Studi kelayakan keuangan memberikan informasi tentang analisis kebutuhan biaya pengembangan KEK, pendapatan dari pengembangan KEK, dan profitabilitas usaha.
Asumsi dalam perhitungan kebutuhan biaya meliputi :
1) persentase biaya desain dan studi kelayakan dari total investasi.
2) luas lahan
3) luas bersih lahan yg dapat sewakan.
4) Volume kerjaan galian/ tahu tambang
5) Harga pasar pembebasan lahan
6) Biaya relokasi penduduk
7) Pajak
8) Pentahan pengembangan
9) Sumber pembiayaan : persentase pinjaman dan ekuitas
10) Tingkat bunga (jika ada sumber pembiayaan dari pinjaman)
11) Jangka waktu pengembalian pinjaman
12) Tingkat bunga selama konstruksi.

Biaya modal (capital expenditure/capex) meliputi :
1) biaya pra investasi
2) biaya pembebasan lahan
3) biaya penyiapan lahan, pembangunan prasarana dan fasilitas umum
4) biaya pembelian peralatan
5) biaya pembangunan bangunan fisik (untuk disewakan)

Biaya operasi (operating expenditure/opex) meliputi :
1) biaya pengembalian pinjaman (principal dan bunga)
2) biaya tenaga kerja
3) biaya promosi
4) biaya pengoperasian dan pemeliharaan
5) biaya menyangkut pelayanan (listrik, air, keamanan, sampah, limbah dsb.

Struktur modal dan sumber pembiayaan terdiri dari :
1) besarnya ekuitas
2) besarnya pinjaman

Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1) Analisis pasar
Gambaran potensi pasar domestik san internasional untuk menyerap produk yang akan dihasilkan, gamabaran pesaing di masa yang akan datang, dan analisis segmentasi pasar, serta positioning usaha yang akan dikembangkan.

2) skema pemasaran lahan
Mencakup berbagai opsi, seperti : sewa lahan jangka panjang, sewa lahan jangka pendek, penyewaan bangunan kantor.

3) pendapatan
Asumsi besarnya tarif sewa dengan rencana kenaikan secara berkala yang merupakan pendapatan bagi pengembang.

4) rencana pentahapan
Rencana pentahapan pengembangan dengan masing-masing luas aliihan.

5) struktur kerjasama pemerintah swastanya.

Analisis kelayakan disimulasikan dengan base case, optimis, dan pesimis, dengan metode analisis kelayakan keuangan :
1. Financial internal rate of return (FIRR)
2. Financial Net Present Value (FNPV)
3. Debt service coverage ratio (DSCR)
4. Project loan life coverage ratio (PLLCR)
Analisis resiko (eksternal dan internal) dan pengelolaan resiko
Analisis kepekaan terhadap potensial resiko.

11. Rencana dan sumber pembiayaan
a) rencana alokasi pembiayaan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK berdasarkan tahap pembangun.
b) sumber pembiayaan mengenai pembayaran internal (APBN, APBD dll) dan eksternal (loan, obligasi, PPP, etc)

12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
a) dalam hal usulan KEK berupa rencana usaha dan/atau kegiatan baru dan/atau rencana kawasan, maka wajib dilengkapi dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/UPaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perUUan.
b) dalam hal usulan KEK adalah usaha dan/atau kegiatan dan/atau kawasan yang telah berjalan/beroperasi hanya dapat ditetapkan sebagai KEK jika telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang berwenang selama tidak mengubah desain, lokasi, kapasitas, bahan baku.
c) pengajuan usulan KEK dapat dilakukan secara pararel dengan proses permohonan izin lungkungannya. Namun, penetapan keputusan usulan KEK dimaksud hanya dapat dilakukan setelah izin lingkungan kelayakan diterbitkan.

13. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK.
Jangka waktu beroperasinya KEK adalah jangka waktu masa berlakunya KEK sejak penetapan.
Rencana strategis pengembangan KeK memuat antara lain pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.
Jangka waktu dan renstra pengembangan KeK dapat dicuplik dari studi kelayakan ekonomi dan keuangan.

14. Izin lokasi
Izin lokasi diperlukan dalam hal lahan yang akan digunakan oleh KEK belum dimiliki atau dikuasai oleh pengusul. Terhadap lahan yang trlah dimiliki atau dikuasai pengusul dibuktikan dengan adanya bukti hak atas tanah (HGB atau HGU).
Izin lokasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan setempat dan sesuai dengan ketentuan perUUan.

15. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah.
Penetapan lokasi diperlukan dalam hal lahan yang akan digunakan untuk KEK belum dimiliki atau dikuasai oleh pengusul. Terhadap lahan yang telah dimiliki atau dikuasai pengusul dibuktikan dengan adanya bukti hak atas tanah (Hak pengelolaan’ HGB atau HGU).
Penetapan lokasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan setempat dan sesuai dengan ketentuan perUUan.

16. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung.
Rekomendasi diberikan dalam bentuk surat dari otoritas pengelola infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan KEK antara lain : listrik, gas, air bersih, pengelolaan limbah, pelabuhan, bandara, telekomunikasi.

17. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.
Kesanggupan dituangkan dalam surat pernyataan yang memuat antara lain : identitas pengusul, pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah, membangun dan mengelola KEK.

18. Komitmen pemerintah kabupaten/kota terkait rencana pemberian insentif dan kemudahan.
Komitmen pemerintah kabupaten/kota dibuat dalam bentuk nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota yang memuat antara lain :
a) rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
b) penyediaan anggaran
c) kemudahan pelayanan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Dalam hal insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan di dalam Perda, maka Perda dimaksud merupakan komitmen pemerintah kabupaten/kota.

***

Ntar dilanjut lagii… pegel juga nih jempol. (AKW).

Kriteria Lokasi KEK

Catatan penting sebagai informasi awal untuk pengusulan KEK.

Photo : Perlu strategi & negosiasi / dokpri.

PANGANDARAN, akwnulis.com. Sekarang mau titip dulu informasi penting terkait kerjaan, tapi jangan salah ya guys, tetep di ketik ulang pake 2 jempol sendiri di keyboard smartphone.
“Ih kamu nggak praktis, khan bisa tinggal copas aja, beres dech”

Nggak dijawab, senyumin aja. Tiada maksud lebay. Tapi seiring umur mulai kepala 4 ini, latihan menuliskan kembali kata-kata selain tentunya olahraga jempol yang berkualitas (maksudnya dibanding nulis hoax) juga berfungsi untuk menguatkan daya ingat, i hope.

Gitu lho, jadi sekarang tulisannya tentang Kriteria Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang lagi nge-trend nich.

Dasar aturannya jelas yakni pasal 4 Undang-Undang 39 Tahun 2009 dan pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2011, lokasi KEK yang dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK harus memenuhi persyaratan :

1. Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu Kawasan lindung.
RTRW meliputi kawasan budaya yang peruntukannya berdasarkan Perda RTRW kabupaten/kota dapat digunakan untuk kegiatan KEK yg diusulkan.

2. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota yang bersangkutan.
Dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota paling sedikit meliputi :
a) komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan, dan
b) pendelegasian kewenangan di bidang perijinan, fasilitas, dan kemudahan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan.

Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional, infrastruktur transportasi yang menghubungkan lokasi KEK dengan pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.
Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di indonesia merupakan lokasi yang memiliki akses ke :
a) Alur laut kepulauan indonesia.
b) Jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub di indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia, dan
c) Jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan intersional di negara lain.

Posisi yang terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan.

4. Mempunyai batas yang jelas.
Batas yang jelas meliputi batas alam antara lain dapat berupa sungai atau laut atau batas buatan antara lain dapat berupa pagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara fisik.
Pada batas KEK harus ditetapkan pintu masuk atau keluar barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih tergantung kewajiban kepabeanan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Gitu dulu ya.. ntar dilanjut ke Pengusul KEK, maksudnya siapa saja atau lembaga apa saja yang bisa mengusulkan sebuah lokasi untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Wassalam (AKW).

KEK Pangandaran dalam Perjuangan.

Perjuangan menuju KEK Pangandaran 2019.

Photo : Perahu Nelayan bersandar di Pantai Barat Pangandaran / dokpri.

Perjalanan selama 6,5 jam membelah malam dari Bandung hingga Pangandaran dijalani bersama tim kecil ditemani rintik hujan yang semakin deras mengguyur bumi.

Tepat jam 02.00 Wib dini hari memasuki gerbang kawasan wisata pangandaran, salah satu kawasan pariwisata terbaik di Jawa Barat dengan pantai yang indah, area cagar alam olahraga air dan tentunya kawasan pantai yang unik dimana bisa menikmati sunrise dan sunset di satu kawasan yang sama, tinggal jalan kaki antara pantai timur dan pantai barat.

Tiba di Mess Dinas SDA Jabar, segera bersih-bersih, wudhu dan shalat isya. Lalu merebahkan diri dan terlelap.

***

Shubuh terbangun oleh derasnya air hujan yang jatuh ke atap mess. Mengurungkan niat untuk segera beranjak dan mengejar sunrise, boro-boro bisa lihat sang mentari terbit, lha wong hujan gueedee banget... jadi ya akhirnya siap-siap saja di kamar untuk mengikuti aktifitas dinas hari ini di wilayah selatan jawa barat.

Kegiatan pagi ini diawali dengan peninjauan lapangan ke kawasan pengembangan PT PMB yang merupakan badan usaha pengusul untuk Kawasan Ekonomi Khusus di Pangandaran pada sektor pariwisata. Peninjauan ini di awali dengan photo bersama para tamu yang dinanti sejak pagi, yaitu Bapak Arief Yahya Menteri Pariwisata, Pak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, Pa Jeje Bupati Pangandaran serta para tamu undangan khususnya para pemegang saham konsorsium PT PMB ini, bapak Sudarmono cs.

“Lho kok jadi laporan formal?”
“Ya gpp atuh, satu kali nulis buat blog sekaligus bahan laporan”
“Bener juga”

“Tapi gaya bahasanya beda?”
“Udah nggak usah berdebat, nulis aja dulu. Ntar udah kelar baru lanjut berantemnya”

…. terdiam, dan nulis lagi.

***

Kunci sukses pariwisata kata pak Menpar ada 3 lho guys, “Mau tahu?”
“Ya iya dooong”

Photo : Pertemuan dengan Menpar & Gubernur Jabar / dokpri.

Pertama adalah komitmen kuat dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Semua harus berkomitmen sesuai kewenangan dan kemampuannya dalam berbagai sektor terutama kebijakan tentang kemudahan perijinan serta arah perencanaan pembangunan daerah, disebut dengan CEO commitment.

Kedua adalah kebersamaan atau bergotong royong bahu membahu dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Ketiga adalah adanya atraksi kelas dunia, sehingga menjadi daya tarik wisatawan dan dengan peningkatan wisatawan maka sektor pariwisata semakin menggelora. Terkait dengan kelas dunia maka bisa juga diusahakan daerah pariwisata ini memiliki sertifikasi kelas dunia seperti sertifikat Geopark di Ciletuh Kabupaten Sukabumi.

Trus ada lanjutannya, ada 3A yang merupakan unsur penting tentang pariwisata ini yaitu : Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas.

Nah, bicara KEK, ini adalah sebuah langkah strategis yang menjadi terobosan dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dengan lokomotifnya sektor pariwisata. Memudahkan guyuran APBN juga akses investasi internasional.

Udah gitu ditimpali oleh Pa Gubernur dengan komitmen dan konsentrasinya untuk memoles Jabar dengan ilustrasi sebagai ‘Batu Akik’ yang potensial menjadi semakin berkilau dengan menjadikan pariwisata pariwisata sebagai sektor utama pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

Dalam 5 tahun ke depan akan hadir 27 destinasi wisata di Jawa barat, bantuan keuangan 40 Milyar per kab/kota untuk pembangunan infrastruktur dan penataan objek wisata serta berbagai pembangunan infrastruktur.

Khusus di Pangandaran, rencana reaktivasi jalur kereta api Bandung – Pangandaran sedang berproses, pengusulan perpanjangan runway Bandara Nusawiru sekaligus peningkatan status menjadi bandara internasional, serta pembangunan jalan tol Gedebage – Cilacap

Serta upaya menggolkan Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan segala kemudahan dan kekhususannya merupakan tugas bersama sehingga diharapkan menjadi pengungkit 3-5× lipat pertumbuhan ekonomi di Pangandaran dibanding saat ini.

Khusus untuk Pemkab Pangandaran, bantuan keuangan dari provinsi 2x 40 M yang diperuntukan juga untuk penataan pantai barat dan pantai timur berkelas dunia seperti Waikiki beach Hawai. Rencananya juga pak Bupati Pangandaran akan diberangkatkan ke Hawai…

“Asyiik mantai di LN”

“Huss”

Duh nulis serius terus, pegel juga.

Tapi yang pasti presentasi dari PT PMB selaku badan usaha pengusul KEK Pangandaran dalam acara ini mendapat apresiasi dari pak Menteri Pariwisata, Gubernur Jabar dan Bupati Pangandaran.

Dalam kesempatan ini pula Pak Menteri Pariwisata dan Gubernur Jawa Barat bahwa di triwulan I TA 2019 akan hadir 2 KEK di Jawa Barat yaitu di Cikidang Kabupaten Sukabumi dan Pangandaran.

Semoga tindaklanjut acara ini bisa bersinergi dalam akselerasi positif dan memperjuangkan status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Tahun 2019.

***

Disaat akan beranjak pulang, ternyata kendaraan dinas yang dipakai mogok nggak mau distarter.

Aya aya wae.

Ya sudah, manggil montir, tungguin,…. beres, bayar dan akhirnya…. sambil menuju arah pulang, tak lupa mengabadikan momen sebuah perahu di pinggir pantai. Khan serasa nggak lengkap klo acara di sekitar pantai tapi nggak nginjek sedikitpun atau menghirup udara laut yang bikin pengalaman hidup lebih lama terpaut. Hatur nuhun. (AKW).

Rapat Evaluasi Kebijakan KEK – Kemdagri 27-28 Okt 2018

Catatan penting Rapat Evaluasi Kebijakan KEK oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27-28 September 2018 di Jakarta.

Akwnulis.com, Jakarta. Rapat Evaluasi Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Penyelenggaraan Kawasan Khusus Lingkup Kawasan Ekonomi Khusus yang di selenggarakan oleh Direktorat Adm Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Minute of Meetingnya ini lho :

1. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Zuri Express Jakarta Pusat pada tanggal 26-28 September 2018 diikuti oleh peserta dari unsur pemerintah pusat dan 52 orang pejabat provinsi/kab/kota di Indonesia. Dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang diundang adalah Pemprov Jabar, kab Sukabumi, Pangandaran, Majalengka, Purwakarta, KBB, Sumedang & Subang, sementara yang hadir dari Pemprov Jabar adalah Kabag Sarek dan staf serta dari kabupaten adalah Asisten Ekbang Kab Sukabumi.

2. Maksud Rapat evaluasi kebijakan pemerintah ini adalah memfasilitasi Pemda dalam rangka membangun sinergi pelaksanaan berbagai regulasi dan kebijakan dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penanganan masalah dan konflik dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan KEK.

Sasarannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang pengelolaan dan pengembangan KEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agenda Kegiatan hari Kamis tgl 27 September 2018 diawali oleh Pemaparan Dir Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemendagri mengenai Evaluasi Peran Pemerintah Daerah pada KEK dalam menggerakkan perekonomian daerah guna memperkuat kebijakan ekonomi nasional dilanjutkan dengan
membahas tentang capaian dan tantangan pengembangan KEK kurun waktu 2014-2019 dan arah Kebijakan Pengembangan KEK 2019-2014, serta Evaluasi kebijakan dan Implementasi Penanaman Modal dalam mempercepat kemudahan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus, dimana terdapat poin2 penting yaitu :

a. Konsep KEK adalah faktor pemerataan bangkitan ekonomi, faktor pertumbuhan dan faktor daya saing dengan Target RPJMN 2019 adalah 25 KEK, kondisi eksisting 12 KEK susah ditetapkan dan baru 4 yang beroperasi yaitu : KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Sei Manke dan KEK Tanjung Lesung.

b. Poin penting awal adalah pengusulan KEK dari 4 pihak yang dimungkinkan yaitu Pemprov, Pemkab/Pemkot, Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha harus melalui Komitmen dengan pemerintah daerah khususnya terkait ‘restu’ untuk keringanan pajak dan retribusi serta regulasi RTRW yang sesuai.
c. Permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan KEK adalah : Ketersediaan lahan, pembiayaan, ìnsentif, pola hubungan dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan usaha BUP, pelimpahan kewenangan oemberian insentif dan Komitmen Pemda serta perijinan.
d. Terkait peran Provinsi dan Kab/kota dalam melaksanakan verifikasi serta pemeriksaan berkas usulan KEK dari badan usaha berdasarkan PermenkoPerekonomian No.7/2011 adalah terbatas pada pengecekan kelengkapan secara administratif saja karena verifikasi detail dan kedalaman konten akan dilakukan oleh Dewan Nasional KEK.

4. Agenda Kegiatan Hari Jumat, 28 September 2018 bertema Kebijakan Penyediaan Lahan dalam mendukung Pembentukan KEK di daerah serta Best practise pengusulan KEK Singhasari Kabupaten Malang serta penyusunan rekomendasi rapat evaluasi, kesimpulannya adalah :

a. Keterkaitan penyediaan Lahan dalam penyelenggaraan KEK pasa awalnya tidak menggunakan mekanisme UU 2/2012 karena KEK tidak termasuk kriteria untuk kepentingan umum, tetapi setelah terbit Perpres 58/2017 dan KEK menjadi bagian dari PSN maka UU 2/2012 menjadi pedoman dalam penyediaan Lahan untuk penyelenggaraan KEK.

b. Mekanisme penyediaan lahan berdasarkan UU 2/2012 bisa dilaksanakan dengan syarat pengusulnya adalah : Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN yang ditugaskan pemerintah pusat. Jika pengusulnya badan usaha swasta atau BUMN non penugasan maka pola penyediaan lahannya melalui kesepakatan dengan pemilik tanah (B to B).

c. Terkait best practise proses pengusulan KEK Singhasari di Kab Malang, poin pentingnya adalah koordinasi intensif dengan Kementerian terkait, pemprov dan pihak swasta sehingga singkronisasiprogram dan pemahaman masing2 pihak bisa saling melengkapi dan saling mendukung.

5. Agenda terakhir adalah penyusunan rumusan hasil Rapat Evaluasi yang disepakati bersama antara Panitia dengan para peserta rapat yaitu :

a) Perlu adanya peningkatan SDM di dalam administrasi dan BUPP KEK (Badan Usaha Pengelola dan Pengembangan) yang mengerti perijinan dan pembangunan kawasan

b) Perlu pemahaman regulasi dan kebijakan yg komprehensif dan holistik antara Pemerintah Pusat, Prov, Kab/Kota dan swasta

c) Kementerian dan K/L memfasilitasi daerah2 yg telah mengusulkan KEK ke Dewan Nasional KEK utk penetapan PP dg memenuhi persyaratan sesuai dg peraturan perundangan

Demikian MoM-nya, cekidot. (AKW).

Rapat Lanjutan Jln Tambang 091018

Minute of Meeting rapat lanjutan tentang rencana pembangunan jalan khusus jalan tambang di daerah Rumpin & Parung Panjang Kabupaten Bogor. 09 Oktober 2018.

*Catatan Penting Rapat*

Agenda : Rapat Pembahasan Lanjutan Pembangunan Jalur Khusus Angkutan Tambang di Parung Panjang Kab. Bogor – Kab. Tangerang
Hari/Tgl : Selasa, 9 Oktober 2018.
Waktu : Pukul 10.30 WIB – Selesai
Tempat : BKPP Wilayah I Bogor, Jln Ir. H. Djuanda No. 4 Kota Bogor.

Latar Belakang :
1. Tindak lanjut Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke lokasi Rumpin-Parungpanjang & Rapat Kordinasi yang dipimpin Gubernur Jabar pada tanggal 04 Oktober 2018 di R. Papandayan Gedung Sate.
2. Surat Undangan Rapat No 005/705/ AsdaEkbang Tanggal 5 Oktober 2018 perihal Undangan Rapat Lanjutan.

Pimpinan Rapat : Bp Asisten Ekbang Setda Provinsi Jawa Barat.

Peserta yang hadir :
1. Kadishub Jabar
2. KadisESDM Jabar/ KaBKPP I
3. KadisPMPTSP Jabar
4. Kasatlantas Polres Bogor
5. Bappeda Jabar
6. Ka UPTD DisHub-DisEsDM-DisBMPR
7. Biro SPIBUMD
8. Para Pengusaha Tambang di Rumpin-Parungpanjang, dengan jumlah total peserta 69 orang.

Kesimpulan Rapat :
1. Sepakat untuk mendukung usulan 2 trase rencana pembangunan jalan khusus untuk jalan tambang yang dibuat oleh Dinas Binamarga PR Provinsi Jawa Barat.

2. Sebelum proses pembangunan jalan khusus untuk tambang maka akan dilakukan manajemen rekayasa lalulintas dengan alternatif rekayasa I yang akan dimulai hari selasa depan tanggal 16 Oktober 2018

3. Pengusaha segera mempelajari rekayasa alternatif I ini terkait pembiayaan yang akan bertambah karena dampak rekayasa ini.
4. Menyepakati Tim yang terdiri dari semua unsur baik pemerintah dan pengusaha untuk bersama-sama survey ke lapangan.

5. Survey lapangan akan dilaksanakan besok, hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Tim survey gabungan dari Ka UPT DisBMPR+DisHub+DisEDSM dg perwakilan pengusaha tambang (PT Dewi Mayang, Lotus, Lola, Sipadang, GSP, BSM, KCQ, Holcim Beton, Sudamanik, Jayabaya dengan titik kumpul di PT Holcim Beton – Maloko pukul 09.00 WiB.

6. Akan dilakukan Registrasi oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan diawali diskusi selama 1 minggu di Grup WA tentang Hak & Kewajiban Pemegang IUP OP berdasarkan PermenESDM No.11/2018, sebagai bahan langkah lebih lanjut.

Demikian kesimpulan rapat ini, cekidot. (AKW).

21 Pengertian Jalan

Terdapat 17 + 4 Pengertian tentang Jalan yang mungkin bisa nambah wawasan dan mewarnai perjalanan hidup kita semua.

Jalan itu definisinya adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Ps1.4.

1. Jalan Umum : Jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas umum

2. Jalan Khusus : Jalan yang dibangun oleh instansi, Badan Usaha, Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

3. Jalan Sistem Jaringan Primer : Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang & jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

4. Jalan Sistem Jaringan Sekunder :
Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang & jasa untuk masyarakat didalam wilayah perkotaan.

5. Jalan Arteri : Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

6. Jalan Kolektor : Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
Kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

7. Jalan Lokal : Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

8. Jalan Lingkungan : Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan rata-rata kecepatan rendah.

9. Jalan Nasional : Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

10. Jalan Provinsi : Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan ibukota provinsi denfan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

Photo : Akses masuk pintu Tol Soroja/Dokpri.

11. Jalan Kabupaten : Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional & jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

12. Jalan Kota : Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

13. Jalan Desa : Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

14. Jalan Bebas Hambatan (freeway) adalah Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 lajur setiap arah, dan dilengkapi dengan median.

15. Jalan Raya (Highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 lajur setiap arah.

16. Jalan Sedang (Road) adalah Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar paling sedikit 7 meter.

17. Jalan Kecil (street) adalah Jalan umum dengan lalu lintas setempat, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter.

Catatan : 17 pengertian jalan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.

Dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat juga pengertian tentang jalan yaitu pengelompokan kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

1. Jalan Kelas I yaitu Jalan Arteri dan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat 10 Ton.

2. Jalan Kelas II yaitu Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat 8 Ton.

3. Jalan Kelas III yaitu Jalan Arteri, Kolektor, Lokal & Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 Ton.

4. Jalan Khusus yaitu Jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 Ton.

Total jadi 21 buah Pengertian Jalan. Jalan yuuk. (AKW).

JALAN Versi AKW

Jalan-jalan harus sambil paham tentang pengertian jalan. Mau tau?… yuk atuh kita baca.

Pagi mas bro. Sekarang moo nulis tentang sesuatu yang udah lumrah kita tahu tapi giliran ditanya apa pengertiannya?

Pasti jawabannya, “Ya.. itu.. ya ono”

Coba dech, “Apa pengertian JALAN?”

Diem khan…. 🙂

Klo ngobrolin jalan, pasti semua orang sudah tau. Lha wong tiap hari musti nginjek jalan klo mau aktivitas. Minimal nggak nginjek beneran, ya ngelewatin diatas kendaraan. Moo milik sendiri, pinjeman, masih cicilan atapun angkol alias angkutan online. Dari mulai jalan gang, jalan perumahan, jalan gede yang agak besaran dikit. Itu tuh yang klo 2 mobil papasan musti ati-ati, klo nggak spion bisa ilang atawa rusak. Agak jauh lagi jalan gede yang pake pembatas di tengahnya hingga jalan tol.

Yang bikin ngegelitik tuh, klo ngikutin definisi aturan, apa pengertiannya jalan?… ubek ubek ubek, tanya sono-sini plus donlot via gugel. Dapet tuh Undang2nya, UU 38 Taun 2004 tentang Jalan. Kelar rasa penasaran, buka-buka halaman.. widihh tebel bingit. Lha gimana bacanya?… waktunya kapan?.. pertentangan bathin dimulai.

Tapi semangat tinggi musti dijaga, lawan kemalasan. ‘Iqro’ … kata Alqur’an juga, Bacalah!!!

Jadi, Jalan itu definisinya adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Ps1.4.

Wow ternyata jalan tuh bukan hanya yang diatas tanah bro, dibawah air juga masih disebut jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Diitung-itung secara garis besar ada 17 istilah yang musti dipahami… woyy pusing pale niich.

Tapi tuh dia lagi2, kembali terusik dan tertantang buat coba baca, coba hafalin (yakin sulit bingit) hingga muncul inspirasi dari pengalaman terindah masa SMU ngapalin rumus kimia, khan itu pake singkatan tuh… siapa tau cocok buat ngapalin tentang pembagian jalan.

Secara garis besar, dari sisi peruntukannya, jalan terbagi jadi 2 yaitu jalan umum dan jalan khusus.

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas umum. Sementara Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, Badan Usaha, Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Tuh udah 2 jenis tentang jalan. Nah jalan khusus nggak dibagi lagi, tapi jalan umum terbagi 4 lagi yang disingkat dengan SIFUSTAKEL (itu singkatan versiku yaa… jangan pada protes).

SIFUSTAKEL yang artinya SIstem, FUngsi, STAtus dan KELas.

Jadi jalan umum itu yang pertama adalah Sistem Jaringan jalan berarti saling berhubungan menjadi kesatuan dari berbagai jenis jalan. Sistem Jaringan jalan ini terbagi menjadi 2 sistem yaitu PRISEK (bukan bhs inggris yaaa….) atau Sistem Jaringan Jalan PRImer dan Sistem Jaringan Jalan SEKunder.

Kedua, Jalan umum itu berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4 bagian yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan atau supaya nggak mudah lupa ya kita singkat aja menjadi kata baru yaitu ARKOLOLI (ARteri KOlektor LOkal dan LIngkungan).

Ketiga, Jalan umum berdasarkan status dibagi menjadi 5 status. Nah yang ini hati2 karena tidak ada jalan yang statusnya Jomblo, LDR ataupun HTS (Hubungan tanpa status). Yang jelas kelima status jalan ini lebih didasari batas kewilayahan yaitu Jalan nasional, Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa atau klo disingkat adalah NASPROKAKODES.

Keempat, Jalan Umum ini terbagi atas kelas. Lagi-lagi ini bukan urutan kelas 1, 2 dan seterusnya tetapi terbagi 4 menjadi : Jalan Bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil. Mau disingkat lagi supaya mudah ngapalin?…
Singkatannya adalah BEHARASEDKEC. Pembagian kelas jalan ini berdasarkan spesifiKasi penyediaan prasarana jalan untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Diatur dengan UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Raya.

Kesimpulannya tentang jalan ini coba apalin dulu aja dech :

SIFUSTAKEL Dibagi 4 yaitu :

PRISEK 2
ARKOLOLI 4
NASPROKAKODES 5
BEHARAYSEDKEC 4

Jadi jalan terbagi 2 yaitu jalan umum dan jalan khusus, trus jalan umum itu ada 15 Kriteria bro… jadi totalnya ada 17 khaan…

Semoga tulisan ini bikin penasaran, so capcus donlot UU 38/2004 & UU 22/2009… Baca tuntas bro… ada semua pengertian lengkap.6

Atau… Klik ini aja :

21 PENGERTIAN JALAN.

Wassalam (AKW).

Catatan : Singkatan-singkatan yang dibuat itu murni niatan agar mempermudah menghapal dan selanjutnya memahami.