Bandara Kertajati 1)

Gambar : paparan PT BIJB di crop.

Nah sekarang share cerita dinas dulu dech, agak serius yach. Tapi penting kok. Nggak percaya?… baca aja sendiri.

Cerita sekarang adalah urusan rapat Koordinasi tentang rencana pembiayaan dan skema operasional Bandara Internasional Jawa Barat atau disebut Bandara Kertajati yang merupakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 58 tahun 2017, penyempurnaan dari Perpres 3 Tahun 2016.

Hari ini, tanggal 1 Agustus 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bertempat di Gedung Ali Wardana, komplek Lapangan Banteng Jakarta mengundang seluruh stakeholder untuk urun rembug duduk bersama menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala di lapangan.

Sumber : dokumentasi pribadi

Kehadiran kami di lantai 3 gedung Ali Wardana disambut suasana taman yang asri dan menyejukkan. Tetapi tidak bisa berlama-lama karena rapat segera dimulai. Bapak Asisten Deputi Pemukiman, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur memimpin jajannya pertemuan. Sebagai pendahuluan maka Kadis Perhubungan Jawa barat menjelaskan secara detail tentang progres BIJB ini.

PT BIJB adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemprov Jabar yang ditugaskan untuk membangun dan mengkoordinasikan berdirinya Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan penlok dari Gubernur jabar maka 1800 Hektar telah terhampar dan 957 hektarnya sudah dibebaskan alias dibeli lahannya oleh pemprov jabar dengan total anggaran sebesar 852 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2016 lalu. Tahun anggaran 2017 di Perubahan-APBD dialokasikan 140 miliar rupiah dan usulan untuk APBD 2018 sebesar 70 miliar rupiah untuk biaya pembebasan lahan lanjutan.

Sumber : dokumentasi pribadi

Kadishub Jabar dengan gagah dan lugas menjelaskan juga tentang progres pembangunan konstruksi di sisi darat per juli 2017 yang meliputi pekerjaan infrastruktur bandara (84,9%), pekerjaan terminal utama bandara (33,2%) dan pekerjaan bangunan operasional (75,4%) dengan total pembangunan fasilitas sisi darat mencapai 49,8%.

Sementara untuk sisi udara yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yakni Kemenhub dan BUMN dengan total anggaran kurun waktu 2013 s/d 2017 sebesar 854 miliar rupiah mencakup runway 81%, Apron 58% dan Taxiway 67%.

Belum puas dengan persen-persenan, maka lanjut lagi penjelasan tentang progres pembangunan yang meliputi Fasilitas navigasi penerbangan (Tower) 67%, fasilitas bahan bakar (hidran pit) 97%, fasilitas meteorologi (gedung) 81%, fasilitas air 90% dan listrik 75%.

Panas sudah otak ini mendengarkan paparan yang berkelindan angka persentase. Serasa belajar hitung-hitungan baheula di bangku sekolah dasar pas dapet guru killer.

Balik ke topik awal, yang pasti bandara Kertajati ditargetkan bisa soft launching pada triwulan I tahun depan, 2018. Otomatis semua pelaksanaan pembangunan fasilitas bandara harus terintegrasi dalam satu tujuan bersama meskipun kebijakan, sumber dana juga kajian keilmuannya berbeda-beda.
Pada sesi pembahasan tentang skema pembiayaan untuk dana pembangunan saat ini, giliran pa Kabiro SPIBUMD yang mengupas tuntas tentang struktur pembiayaan dan rencana tindak pembiayaan selanjutna. Serta uang cash yang diperlukan untuk mengamankan cash flow dari PT BIJB ini.

Tapi sabar yach… sementara sampe sini dulu.

To be continue…… (Akw)